Industri, Bericuan.id – Kebijakan BBM satu harga yang diusulkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan menjadi topik hangat di kalangan masyarakat dan pelaku industri. Dalam sebuah acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025 di Energy Building, Jakarta Selatan pada Kamis (20/2), Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan ini pada tahun 2027. Kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi masalah subsidi yang selama ini dianggap tidak tepat sasaran.
“Pada akhirnya, saya berpikir dan menyampaikan kepada presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk material seperti bensin, solar,” ujar Luhut. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melakukan reformasi dalam sistem subsidi yang ada saat ini.
Luhut menjelaskan bahwa dengan kebijakan BBM satu harga, subsidi akan lebih tepat sasaran. Subsidi tidak akan diberikan kepada barang atau komoditas, melainkan langsung kepada orang yang berhak. “Dengan begitu, kita bisa menghemat miliaran dolar,” tambahnya. Ini adalah langkah yang sangat penting, mengingat selama ini banyak subsidi yang tidak sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dalam diskusinya dengan Presiden Prabowo Subianto, Luhut menekankan pentingnya penggunaan teknologi dalam penyaluran subsidi. “Jadi menurut saya dengan mengandalkan teknologi, kita punya teknologinya sekarang, AI itu sangat indah, sehingga Pertamina segera bisa mengidentifikasi apakah mobil ini nomornya memenuhi syarat untuk menerima bensin jenis itu, yang ini memenuhi syarat, yang ini tidak memenuhi syarat, atau semacamnya,” jelasnya.
Peran Kecerdasan Buatan (AI)
Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam penyaluran subsidi menjadi salah satu inovasi yang menarik perhatian. Dengan teknologi ini, Pertamina dapat lebih mudah mengidentifikasi siapa saja yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi. Hal ini tentu saja akan mengurangi potensi penyalahgunaan subsidi yang selama ini menjadi masalah.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) juga telah mengambil langkah-langkah untuk menertibkan distribusi BBM jenis Solar subsidi. VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menjelaskan bahwa perusahaan telah menyelesaikan pendataan penerima BBM solar subsidi melalui aplikasi MyPertamina. “Semua sudah 100 persen yang beli Solar harus memiliki QR, nah itu sudah merupakan salah satu upaya kami untuk mengatur siapa saja yang boleh membeli solar,” katanya saat Media Gathering Subholding Upstream di The Patra Bali, Selasa (11/2).
Sistem QR Code untuk BBM Satu Harga
Dengan penerapan sistem QR Code, Pertamina berharap dapat mengendalikan penyaluran Solar bersubsidi dengan lebih baik. Fadjar menambahkan bahwa mereka masih menunggu regulasi terkait pembenahan distribusi Solar bersubsidi yang nantinya akan melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 191 Tahun 2014. “Sejauh ini, Pertamina memastikan kuota penyaluran Solar bersubsidi hingga saat ini masih aman,” ujarnya.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah dan Pertamina serius dalam mengatasi masalah distribusi BBM bersubsidi. Dengan adanya kebijakan BBM satu harga yang direncanakan akan diterapkan pada 2027, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih besar dari subsidi yang diberikan.
Kebijakan BBM satu harga ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan subsidi. Dengan sistem yang lebih transparan dan berbasis teknologi, diharapkan penyaluran subsidi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Ini adalah langkah maju yang sangat penting bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.
Dengan semua perubahan ini, masyarakat diharapkan dapat merasakan dampak positif dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan ini bukan hanya sekadar tentang harga BBM, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah dapat memberikan bantuan yang lebih baik kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kebijakan BBM satu harga yang akan diterapkan pada 2027 adalah langkah yang sangat penting dalam reformasi sistem subsidi di Indonesia. Dengan menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan, diharapkan penyaluran subsidi dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran. Ini adalah harapan baru bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari subsidi yang diberikan. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana kebijakan ini akan diimplementasikan dan dampaknya bagi masyarakat.(*)
