Industri, Bericuan.id – Indonesia tengah menghadapi fenomena deflasi yang berlangsung selama lima bulan berturut-turut, dari Mei hingga September 2024. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, yang sering disebut Zulhas, menyatakan bahwa penurunan daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor utama di balik deflasi Indonesia ini.
Hal ini menjadi sinyal yang tidak bisa diabaikan, mengingat dampaknya bisa meluas pada berbagai sektor perekonomian negara.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tren deflasi dimulai pada Mei 2024 dengan angka 0,03% secara bulanan (month-to-month/mtm). Angka ini semakin memburuk pada Juni 2024, mencapai 0,08%.
Pada Juli, deflasi Indonesia bahkan mencapai 0,18%, memperlihatkan penurunan yang signifikan. Setelah sedikit mereda pada Agustus 2024 dengan angka 0,03%, situasi kembali memburuk pada September 2024 dengan deflasi sebesar 0,12%.
Faktor Pemicu Deflasi Indonesia
Menurut Zulhas, salah satu penyebab deflasi yang berkepanjangan ini adalah kondisi cuaca yang mempengaruhi suplai produk di pasar. Ia menambahkan bahwa musim hujan dan musim panas yang panjang telah mendukung produksi pangan yang berlimpah. Namun, di sisi lain, penurunan daya beli masyarakat menjadi masalah utama.
“Memang diakui daya beli masyarakat agak turun,” ujarnya saat ditemui di Trade Expo Indonesia, ICE BSD, Tangerang, Rabu (9/10/2024).
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), memperingatkan bahwa deflasi yang terus berlanjut tanpa mitigasi yang tepat bisa menyebabkan resesi ekonomi. S
alah satu dampak paling nyata adalah kemungkinan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Menurut Bhima, pelaku usaha mungkin akan merespons dengan melakukan efisiensi di berbagai sektor, terutama karena permintaan terhadap barang-barang non-pokok diperkirakan melemah.
Selain itu, fenomena ini juga berpotensi menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan di bawah 5% sudah diprediksi, seiring dengan melemahnya konsumsi rumah tangga—komponen utama yang menyumbang lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Pelaku usaha khawatir bahwa permintaan barang non-pokok akan terus menurun, sehingga mereka melakukan efisiensi di berbagai lini,” jelas Bhima.
Dampak negatif lain dari deflasi Indonesia yang diantisipasi Bhima adalah pengurangan atau penundaan berbagai proyek infrastruktur pemerintah. Hal ini disebabkan oleh prioritas yang mungkin dialihkan untuk memperkuat daya beli masyarakat.
Proyek-proyek besar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), kereta cepat Jakarta-Surabaya, bendungan, pelabuhan, hingga jalan tol bisa terkena imbas dari kebijakan penyesuaian anggaran ini.
Pelemahan nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian, karena dapat menyebabkan pembengkakan biaya konstruksi jika proyek-proyek tersebut terus dipaksakan berjalan di tengah kondisi ekonomi yang tidak mendukung.
Solusi Menghadapi Kondisi Deflasi Indonesia
Untuk mengatasi situasi ini, Bhima menyarankan agar pemerintah mengambil langkah-langkah konkret. Beberapa rekomendasinya antara lain menunda proyek-proyek infrastruktur besar dan mengalihkan anggaran ke program perlindungan sosial bagi masyarakat kelas menengah yang rentan.
Selain itu, Bhima juga mendorong pemerintah untuk menarik investasi yang lebih berkualitas di sektor industri, serta memberikan lebih banyak dukungan bagi sektor pertanian dan perikanan.
Penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% ke 9% juga diusulkan sebagai solusi untuk meringankan beban masyarakat. Selain itu, pemerintah sebaiknya menunda kebijakan yang meningkatkan beban ekonomi kelas menengah, seperti iuran wajib dana pensiun, Tapera, dan asuransi kendaraan bermotor wajib.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, menyoroti dampak lain dari penurunan daya beli masyarakat, yaitu semakin lebarnya kesenjangan antara kelas menengah dan kelas atas.
Menurutnya, kelas menengah merupakan motor penggerak utama perekonomian nasional. “Kita memprediksi pertumbuhan ekonomi akan berada di bawah 5%, sekitar 4,95%. Hal ini tak lepas dari penurunan konsumsi rumah tangga, yang merupakan penyumbang utama pertumbuhan ekonomi,” jelas Faisal.
Faisal juga menekankan pentingnya pemerintahan yang baru untuk segera menanggapi masalah ini dengan serius. Ia memperingatkan bahwa dengan kondisi seperti ini, sangat sulit bagi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5%, apalagi mencapai 8% seperti yang pernah diharapkan.
Deflasi yang berlangsung selama lima bulan beruntun ini merupakan tanda bahaya yang harus segera direspons oleh pemerintah. Penurunan daya beli masyarakat, resesi yang mengintai, serta potensi penundaan berbagai proyek infrastruktur besar menjadi tantangan besar bagi ekonomi Indonesia.
Pemerintah harus segera melakukan mitigasi, mengajak pelaku usaha untuk mempersiapkan skenario terburuk, dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi ekonomi nasional dari dampak yang lebih luas. (*)
