58 Ribu Jemaah RI Masih di Arab Saudi, DPR Minta Kemenag Tindak Travel Nakal
Kondisi Jemaah Indonesia di Arab Saudi
Sebanyak 58 ribu jemaah Indonesia masih berada di Arab Saudi, meskipun situasi di kawasan Timur Tengah belum sepenuhnya stabil. Dari jumlah tersebut, sekitar 6.000 orang telah berhasil dipulangkan ke Tanah Air. Namun, masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam memastikan keselamatan dan kelancaran perjalanan para jemaah.
Desakan untuk Tindakan Konkret
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, menekankan pentingnya tindakan konkret dari Kementerian Haji Republik Indonesia. Ia menilai bahwa koordinasi tidak boleh hanya sebatas administratif, tetapi harus dilakukan secara intensif dengan KJRI (Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia) dan Konjen (Konsulat Jenderal) yang ada di Arab Saudi.
“Ada 58.000 jemaah yang memang hari ini sedang berada di Arab Saudi. Dan tentu koordinasi Kementerian Haji bukan hanya bersifat administratif saja, tetapi harus ada langkah-langkah konkret, mulai dari pendataan ulang, kemudian melakukan koordinasi dengan Konjen dan KJRI yang ada di sana,” ujarnya saat diwawancarai di sela kegiatan Sosialisasi BPKH di BPU Bagas Raya Cirebon, Selasa (3/3/2026) sore.
Perhatian pada Jemaah Umrah Mandiri
Selly juga menyoroti potensi adanya jemaah umrah mandiri yang belum terdata secara lengkap oleh pemerintah. Mereka bisa saja pulang melalui negara transit, bukan langsung ke Indonesia. Hal ini menimbulkan risiko karena pengawasan menjadi lebih sulit.
“Yang harus diawasi itu adalah keberadaan jemaah umrah mandiri, di mana mereka bisa saja melaksanakan kepulangan tidak menggunakan pesawat direct ke Indonesia, tetapi melalui negara-negara transit,” katanya.
Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan negara transit menjadi sangat krusial, terutama jika negara tersebut terdampak eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Sweeping Travel Nakal
Selain itu, Selly juga mengkhawatirkan adanya travel nakal atau PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) yang diduga menelantarkan jemaah di Arab Saudi. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan sweeping terhadap jemaah yang ada di sana dan bekerja sama dengan KUH (Kantor Urusan Haji) serta KJRI dan Konjen yang ada di sana.
“Kami juga harus mengantisipasi akomodasi dan logistik apabila ada jemaah-jemaah haji dan PPIU yang memang mengalami keterlambatan atau ada PPIU yang nakal atau travel-travel nakal. Mereka yang sengaja menelantarkan para jemaah umrah di sana,” ujarnya.
Update Data Jemaah
Menurut Selly, update terakhir menunjukkan bahwa 6.000 jemaah telah kembali ke Indonesia. Namun, ia mengakui adanya selisih data antara jumlah jemaah yang awalnya tercatat sebanyak 58.000 dan jumlah yang tersisa setelah 6.000 dipulangkan.
“Berdasarkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), jumlah jemaah yang tersisa tercatat 48.000 orang. Nah, mungkin selisih data inilah yang harus kita perbaiki,” katanya.
Ia menduga selisih tersebut berasal dari jemaah umrah mandiri yang tidak melapor atau menggunakan maskapai asing dengan rute transit.
Imbauan untuk Menunda Umrah
Dalam kesempatan tersebut, Selly juga mengimbau masyarakat untuk sementara waktu menunda keberangkatan umrah. Ia menilai bahwa kondisi di Timur Tengah masih belum aman.
“Yang paling terpenting adalah menghimbau kepada para jemaah umrah di Indonesia untuk menunggu atau menahan diri agar tidak melakukan pemberangkatan ibadah umrah selama kondisi di Timur Tengah masih belum aman,” ujarnya.
Namun, untuk pelaksanaan haji, persiapan tetap berjalan dan pemberangkatan tahap awal dijadwalkan pada 21 April. Meski begitu, keputusan final tetap menunggu kepastian dari Pemerintah Arab Saudi.
Penjemputan Jemaah Jika Eskalasi Meningkat
Terkait kemungkinan penjemputan jika eskalasi meningkat, Selly menyebut hal itu menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Sampai saat ini saya belum tahu, itu mungkin kewenangan dari pemerintah,” katanya.
