Penundaan Pemindahan Kantor Presiden
Nasional, Bericuan.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan penundaan rencana pindah kantor ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada bulan Juli 2024.
Presiden Jokowi Batal Pindah ke IKN disebabkan oleh infrastruktur penunjang yang belum siap sepenuhnya. Hal ini menjadi sorotan banyak pihak mengingat harapan besar untuk melihat Presiden mulai berkantor di IKN dalam waktu dekat.
Alasan Penundaan Jokowi Batal Pindah ke IKN
Dalam konferensi pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 8 Juli 2024, Jokowi menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota tergantung pada progres pembangunan di lapangan.
“Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah,” ujar Jokowi.
Penundaan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, infrastruktur kritis seperti air dan listrik masih belum siap digunakan.
Laporan Menteri PUPR
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah memberikan laporan terkait progres pembangunan di IKN.
Meskipun kantor Presiden sudah siap, infrastruktur pendukung seperti air dan listrik masih belum dapat digunakan.
“Sudah (dapat laporan), tapi belum (siap digunakan),” kata Jokowi ketika ditanya oleh media tentang kesiapan infrastruktur dari Kementerian PUPR.
Optimisme yang Berubah
Pernyataan Jokowi ini bertolak belakang dengan optimismenya beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Jokowi yakin bisa berkantor di IKN pada Juli 2024 setelah pasokan air baku tersedia.
“Sangat optimistis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Airnya (siap) Juli,” ujar Jokowi setelah meninjau lokasi lapangan HUT Kemerdekaan RI di IKN pada 5 Juni.
Pasokan air di IKN rencananya akan bersumber dari Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang telah diresmikan pada 4 Juni 2024.
“Tinggal ini menunggu pompa untuk menaikkan air kemudian dialirkan ke bangunan dan rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara,” tambah Jokowi.
Progres Infrastruktur di IKN
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga, mengkonfirmasi bahwa infrastruktur air bersih akan mulai mengalir di IKN pada pertengahan Juli 2024.
“Air bersih Insya Allah masuk ke kapling, kantor, rumah sekitar mid Juli,” ucap Danis pada 29 Juni 2024.
Pembangunan Istana Presiden sendiri sudah mencapai sekitar 85 persen. Rata-rata pembangunan infrastruktur di IKN tahap pertama sudah sekitar 87 persen. “Secara keseluruhan, infrastruktur batch 1 rata-rata sudah sekitar 87 persen,” jelas Danis.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, juga telah memastikan bahwa Kantor Presiden di IKN bisa mulai ditempati pada bulan Juli. Meskipun bagian lapangan, eksterior, dan interior sudah hampir rampung, masih diperlukan masa pemeliharaan.
Realisasi Pindah Bergantung Kesiapan
Dalam keterangan terbarunya, Jokowi menegaskan bahwa pemindahan ibu kota dapat dilakukan pada masa pemerintahan saat ini atau pemerintahan selanjutnya, tergantung pada situasi di lapangan. “Keppres (pindah ibu kota) bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan,” kata Jokowi.
Jokowi menekankan bahwa tidak ingin memaksakan pemindahan jika infrastruktur belum siap. “Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat,” tuturnya.
Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, juga menambahkan bahwa realisasi Presiden Jokowi untuk berkantor di IKN masih menunggu kesiapan infrastruktur mendasar di kawasan tersebut.
“Kita lihat perkembangan sarana prasarana yang ada,” kata Heru pada 24 Juni 2024.
Dengan penundaan ini, harapan masyarakat untuk melihat Presiden berkantor di IKN Nusantara harus tertunda.
Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini dengan sebaik-baiknya, memastikan semua infrastruktur pendukung siap digunakan sebelum pemindahan dilakukan.(*)
