Rehabilitasi Sawah PascaBencana, Kementan Terapkan Skema Padat Karya

Lhokseumawe — Kementerian Pertanian (Kementan) akan menanggung seluruh biaya rehabilitasi sawah pasca-bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui skema padat karya. Dalam pendekatan ini, petani memperbaiki lahannya sendiri sementara pemerintah pusat menanggung biayanya. Pendekatan ini bertujuan agar pemilik sawah tetap memperoleh penghasilan di tengah proses pemulihan sekaligus mempercepat perbaikan lahan yang rusak.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa skema ini dirancang agar pemulihan tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga menjaga keberlangsungan ekonomi petani. Pemerintah pusat menanggung biaya pengolahan tanah, penyediaan benih, hingga perbaikan irigasi, sedangkan petani bekerja langsung di sawah miliknya.
“Sawah yang rusak itu diperbaiki sendiri oleh pemiliknya, tetapi biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Jadi saudara kita tetap punya pendapatan, sementara benih dibantu gratis, pengolahan tanah dan perbaikan irigasi semuanya dibantu pusat,” ujar Amran di Lhokseumawe, Aceh.
Skema padat karya tersebut memastikan seluruh pemilik lahan terlibat aktif dalam rehabilitasi. Petani bekerja di lahannya sendiri dengan sistem upah harian sehingga kebutuhan keluarga tetap terpenuhi selama proses pemulihan berlangsung.
“Pendapatan hariannya cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena bekerja di sawahnya sendiri. Sementara pengolahan tanah, benih, dan irigasi ditanggung pemerintah pusat,” tambah Amran.
Kementan mencatat, khusus di Aceh terdapat sekitar 10.000 hektare sawah yang direhabilitasi. Kegiatan tersebut menyerap tenaga kerja hingga 200.000 hari orang kerja (HOK) yang dibayarkan secara harian.
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah menargetkan lahan dengan kategori rusak ringan hingga sedang dapat diselesaikan dalam waktu maksimal tiga bulan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Khusus Aceh, bersamaan dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang ringan dan sedang maksimal tiga bulan sudah selesai,” ujar Amran.
Selain mengandalkan tenaga petani, Kementan juga mengerahkan dukungan teknologi. Traktor disiapkan untuk pengolahan tanah, perbaikan jaringan irigasi dilakukan secara intensif, sedangkan lahan yang tertimbun lumpur tebal ditangani dengan teknologi drone.
Di tengah proses rehabilitasi, Amran memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Stok beras nasional saat ini mencapai 3,2 juta ton dan dinilai cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan tiga hingga enam bulan ke depan.
Berdasarkan data Kementan, total lahan pertanian terdampak bencana di tiga provinsi mencapai sekitar 98 ribu hektare, dengan Aceh sekitar 32 ribu hektare. Pemerintah menargetkan pemulihan berjalan cepat melalui kolaborasi lintas pihak dan pelibatan penuh petani pemilik lahan.
Strategi Rehabilitasi yang Inovatif
Rehabilitasi lahan pertanian di wilayah yang terkena dampak bencana dilakukan dengan pendekatan yang sangat inovatif. Berikut beberapa strategi utama yang digunakan:
- Skema Padat Karya: Petani diberdayakan untuk melakukan pekerjaan rehabilitasi di lahan mereka sendiri, dengan sistem upah harian. Hal ini memastikan bahwa pendapatan petani tetap terjaga selama proses pemulihan.
- Dukungan Teknologi: Penggunaan traktor dan drone membantu mempercepat proses pengolahan tanah dan perbaikan irigasi, terutama pada lahan yang terkena lumpur tebal.
- Pembiayaan Pemerintah: Biaya pengolahan tanah, penyediaan benih, serta perbaikan irigasi ditanggung pemerintah pusat, sehingga memberikan dukungan finansial yang signifikan bagi petani.
Tantangan dan Solusi
Meskipun ada banyak tantangan dalam proses pemulihan, pemerintah telah merancang solusi yang efektif. Beberapa tantangan utama termasuk:
- Waktu Pemulihan yang Terbatas: Dengan target pemulihan dalam tiga bulan, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah dan petani.
- Ketersediaan Tenaga Kerja: Memastikan adanya cukup tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi dalam waktu yang ditentukan.
- Perbaikan Infrastruktur Irigasi: Memperbaiki jaringan irigasi yang rusak menjadi prioritas utama untuk memastikan keberlanjutan produksi pertanian.
Kesimpulan
Program rehabilitasi sawah yang dijalankan oleh Kementan merupakan langkah penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Melalui pendekatan yang inovatif dan kolaboratif, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses pemulihan. Dengan demikian, tidak hanya lahan yang pulih, tetapi juga ekonomi petani yang terjaga.










