Manajemen Buruk dan Sektor Tidak Strategis

Keuangan, Bericuan.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan pandangannya mengenai kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kinerja buruk hingga terancam bangkrut.

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Sri Mulyani menjelaskan bahwa manajemen perusahaan yang tidak bagus dan sektor usaha yang tidak lagi strategis adalah penyebab utama BUMN memiliki kinerja yang tidak sehat atau ‘sakit’.

Pemetaan dan Klasterisasi BUMN

Saat ini, pemerintah telah melakukan pemetaan atau klasterisasi BUMN sesuai dengan kondisi kesehatan keuangannya.

Proses ini menghasilkan beberapa kategori BUMN yang menunjukkan tingkat kesehatan dan strategisnya perusahaan tersebut bagi pemerintah.

Sri Mulyani Bagi Empat Kategori BUMN Berdasarkan Kondisi Keuangan

Dalam klasterisasi ini, Sri Mulyani membagi BUMN menjadi empat kategori:

1. Strategic Value dan Welfare Creator: BUMN dalam kategori ini memiliki nilai strategis dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bisa memiliki sepenuhnya perusahaan ini, dan dapat melakukan privatisasi, holdingisasi, atau penggabungan.
2. Strategic Value: BUMN kategori ini juga memiliki nilai strategis, namun bisa dimiliki mayoritas oleh pemerintah. Perusahaan ini masih bisa direstrukturisasi, digabungkan, atau diprivatisasi.
3. Surplus Creator: BUMN dalam kategori ini memiliki keuangan yang stabil meski sedikit mendapat mandat dari negara. Pemerintah tidak harus memiliki mayoritas saham di perusahaan ini.
4. Non-Core: Kategori ini mencakup BUMN yang tidak perlu mendapat mandat dari pemerintah dan kinerja keuangannya buruk. Perusahaan-perusahaan ini bisa ditutup atau dilikuidasi.

Kondisi BUMN Non-Core

BUMN non-core mengalami kesulitan karena manajemen yang tidak efektif dan sektor usaha yang tidak lagi strategis.

“Untuk yang non-core secara teoritis pemerintah bisa tidak memilikinya, karena mandat pembangunannya kecil dan performanya tidak bagus,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah telah mengidentifikasi beberapa BUMN yang masuk dalam kategori ini dan berencana untuk menutup atau melikuidasi perusahaan tersebut.

Penyebab Kondisi Buruk BUMN Non-Core

Menurut Sri Mulyani, buruknya kondisi BUMN non-core bisa disebabkan oleh dua faktor utama:

1. Manajemen yang Tidak Bagus: Manajemen yang kurang kompeten atau tidak efektif dapat menyebabkan perusahaan tidak mampu bersaing dan meraih keuntungan.
2. Sektor Usaha yang Tidak Lagi Strategis: Sektor usaha yang dulunya strategis mungkin tidak lagi relevan dengan perkembangan ekonomi saat ini, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk beroperasi dengan baik.

“Mungkin karena manajemen yang tidak bagus atau sektornya tidak lagi strategis dalam hal ini tidak harus dimiliki pemerintah atau bahkan bisa ditutup dan dilikuidasi,” ujar Sri Mulyani.

Daftar BUMN ‘Sakit’

Beberapa anggota DPR menanyakan apakah Sri Mulyani sudah memiliki daftar BUMN ‘sakit’ yang masuk dalam kategori non-core. Menanggapi pertanyaan tersebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah sudah mengantongi daftar kandidatnya, meski belum disampaikan secara eksplisit.

“Nanti kami sampaikan, saya rasa secara indikatif sudah ada, tapi kami belum sampaikan secara eksplisit,” kata dia.

Implikasi Penutupan BUMN

Penutupan atau likuidasi BUMN yang tidak sehat ini diharapkan dapat mengurangi beban keuangan pemerintah dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara.

Dengan fokus pada BUMN yang memiliki nilai strategis dan mampu memberikan kontribusi positif bagi ekonomi, pemerintah dapat memperkuat struktur keuangan dan operasional perusahaan pelat merah.

Sri Mulyani telah memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi BUMN yang mengalami kinerja buruk. Manajemen yang tidak efektif dan sektor usaha yang tidak lagi strategis menjadi penyebab utama kondisi tersebut.

Pemerintah akan menutup atau melikuidasi BUMN yang masuk dalam kategori non-core untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban keuangan.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan memastikan bahwa hanya BUMN yang benar-benar strategis dan memberikan nilai tambah bagi negara yang dipertahankan.