Strategi Ekonomi Prabowo Mirip Jepang dan Korea, Tapi Hadapi Tantangan
Paradigma Negara Pembangunan dalam Kebijakan Ekonomi Prabowo Subianto
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai bahwa arah kebijakan ekonomi yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto menunjukkan adanya paradigma developmental state atau negara pembangunan. Konsep ini menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mengarahkan jalannya perekonomian, mirip dengan strategi industrialisasi yang dulu dilakukan oleh Jepang, Korea Selatan, hingga Tiongkok.
Dalam sebuah diskusi publik, Fadhil menyampaikan bahwa peran negara dalam perekonomian sangat besar, dan coba mempengaruhi atau menentukan arah ekonomi ke depan. Ia menjelaskan bahwa hal ini mirip dengan strategi yang diterapkan pada masa awal industrialisasi di berbagai negara, termasuk Jepang, Korea Selatan, bahkan Tiongkok.
Menurutnya, paradigma ini menekankan peran negara yang dominan, seperti dalam mengarahkan investasi, memanfaatkan anggaran sebagai katalis untuk pembangunan industri strategis, serta mendorong BUMN sebagai instrumen investasi. Dengan demikian, pemerintah akan lebih aktif dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan.
Meski defisit APBN 2026 diproyeksikan menurun dari 2,78% menjadi 2,48% terhadap PDB, kebijakan fiskal tetap bersifat ekspansif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki strategi jangka menengah dan panjang, bukan hanya respons jangka pendek. Fadhil menegaskan bahwa target penerimaan pajak yang tinggi dibandingkan dengan data historis menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara.
Namun, ia juga memberikan peringatan terkait implikasi politik-ekonomi dari paradigma ini. Menurutnya, kebijakan yang cenderung proteksionistis dapat menciptakan ketegangan dengan pelaku usaha maupun investor asing, yang biasanya tidak menyukai kebijakan semacam ini. Meski demikian, ia mengakui bahwa fenomena serupa juga terjadi di banyak negara, termasuk Amerika Serikat.
Fadhil menjelaskan bahwa jika kebijakan proteksionistik ini berlaku di sebagian besar negara, maka hal tersebut akan membawa dampak terhadap investasi yang ingin diperoleh dari luar negeri. Ia menekankan bahwa Indonesia masih membutuhkan investasi dari luar negeri karena adanya kesenjangan antara tabungan dan investasi.
Selain itu, keberhasilan dari paradigma developmental state juga sangat bergantung pada birokrasi yang efisien dan responsif. Fadhil menyatakan bahwa saat ini birokrasi di Indonesia dinilai kurang responsif dan efisien. Apalagi, program yang dijalankan oleh Presiden Prabowo memiliki skala yang sangat masif dan memerlukan biaya yang besar.
Dengan demikian, keberhasilan penerapan paradigma ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola birokrasi secara efektif, serta mampu menyeimbangkan antara kebijakan ekonomi yang progresif dengan kebutuhan investasi dari luar negeri.
